Hukum Positif sebagai Pedoman Bertindak bagi Penegak Hukum

Sangat wajar jika Kapolri mengingatkan kepada anggotanya untuk berpegang pada hukum positif dalam menegakan hukum, karena hukum positif merupakan peraturan yang berlaku di suatu negara dan wajib diimplementasikan oleh seluruh penegak hukum. Baca : http://nasional.kompas.com/read/2016/12/19/13151101/kapolri.tegur.kapolres.bekasi.kota.dan.kulonprogo.yang.terbitkan.se.merujuk.fatwa.mui

Himbauan atau apapun bentuk saran dari ormas kepada masyarakat bukanlah untuk diikuti secara mutlak mengingat hal tersebut berbeda dengan hukum positif, apalagi himbauan yang memiliki potensi terhadap gangguan Kamtibmas, tentunya perlu segera diambil tindakan oleh penegak hukum khususnya oleh Polri melalui upaya preventif dan represif.

Berdasarkan program Kapolri PROMETER point ke-3, Polri perlu melakukan penanganan terhadap kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal. Hal ini bisa jadi berarti bahwa Polri sudah memahami adanya potensi konflik akibat adanya “gagal paham” oleh kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi. Oleh karenanya tugas pemerintah cukup berat dalam mengatasi akar permasalahan munculnya kaum proradikal dan intoleransi.

Sangat tepat pendapat Caknun bahwa  pemahaman isi atau ‘content’ seringkali dilupakan. Orang sudah sombong dengan pengetahuan sebatas kulit. (https://www.merdeka.com/peristiwa/cak-nun-sebut-orang-sudah-sombong-padahal-ilmu-islam-sebatas-kulit.html) Dengan kesombongannya, orang mudah menuduh kelompok lain salah, bahkan kelompok lain dianggap intoleran, padahal bisa jadi yang menuduh salah dan intoleran bisa juga salah dan intoleran.

Secara khusus, dalam http://nasional.kompas.com/read/2016/11/27/06585631/wapres.kedamaian.selalu.didahului.rasa.adil.dan.toleransi, Kalla menyoroti toleransi di Indonesia. Toleransi yang dia maksud bukanlah toleransi suatu kelompok terhadap sesuatu hal di kelompoknya sendiri, melainkan toleransi kepada kelompok lain. Toleransi kepada semuanya. Yang mayoritas toleran kepada yang minoritas. Yang minoritas toleran kepada mayoritas. Suku dan agama A toleran ke suku dan agama B serta sebaliknya. Tidak hanya satu pihak.

Menurut Cak Nun seharusnya “bersikaplah adil kepada kaum muslimin dan besikap sayang, sorry atau aziz kepada umat lain,” maksudnya sayang atau sorry terhadap umat bukan Islam karena sesungguhnya Islam adalah untuk seluruh umat dan alam semesta seharusnya umat Islam menunjukkan kepada umat lain tersebut kepada kebenaran dengan cara-cara yang baik. Mengajak ke yang benar itu pakai cara persuasif sehingga orang akan simpati dan senang seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. (https://www.merdeka.com/peristiwa/cak-nun-sebut-orang-sudah-sombong-padahal-ilmu-islam-sebatas-kulit.html)

Pendapat Cak Nun tersebut merupakan Living Law dan dapat memberikan kesejukan bagi masyarakat, sedangkan pendapat Wapres tentunya memiliki landasan berpikir tersendiri, dan kedua persepsi tersebut sangat perlu diikuti karena sangat erat kaitannya dengan Bhineka Tunggal Ika.

Related posts:

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLinkedInAmazon Wish ListBlogger PostLineShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *