Cyber Crime dan Hukuman Pidana

Dunia maya masih menjadi dunia tanpa batas sehingga Pro Justitia harus dapat masuk ke ranah tersebut untuk dapat menegakan keadilan. Penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian yang dilakukan oleh kaum intoleransi di dunia maya melanggar Pasal 27 27 (3) Jo. 28 (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat dituntut hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda sebesar satu milyar rupiah.

Pidana penjara masih dianggap ideal bagi kaum intoleran yang seringkali menyebarkan fitnah dan melakukan penghinaan kepada orang lain. Hotel prodeo tersebut tidak hanya merampas kebebasan, namun banyak muncul pelanggaran HAM yang dapat memperberat hukuman.

ketika seseorang melakukan tindak pidana, dapat berarti ia akan diproses oleh sistem peradilan pidana yang fungsinya untuk pembalasan atau pengenaan penderitaan di dalam lapas yang bertolak belakang dari nilai-nilai HAM.

Menurut Alf Ross “concept of punishment” bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu :

  1. pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan; dan
  2. pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Bahkan Muladi meragukan kondisi lapas dan rutan yang overlap apakah dapat berfungsi sebagai tempat pembinaan yang menggantikan sistem kepenjaraan dapat tercapai, yaitu memasyarakatkan terpidana agar menjadi warga negara yang baik dan berguna sesuai tuntutan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995. Pertanyaan lebih spesifik , apakah setiap narapidana dapat dijamin mengenai hak untuk tidak disiksa di dalam Lapas / Rutan sesuai ketentuan Pasal 4 UU 39 tahun 1999?

Secara universal, salah satu dokumen hak-hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur di dalam Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, dipenuhi berbagai indikator minimum pembinaan narapidana yang harus dilaksanakan setiap pemerintahan. Hal ini antara lain, meliputi prinsip non-diskriminasi; respek terhadap kepercayaan / agama dan moral; register yang tertib; karegorisasi napi (jenis kelamin, pembedaan antara terpidana dan tahanan, usia, beratnya tindak pidana); akomodasi yang memadai dan sehat; pakaian; makanan; olahraga; jaminan kesehatan yang cukup; perlindungan hal milik napi; di samping tindakan disiplin danhukuman yang proporsional apabila diperlukan. Dalam kondisi lapas yang melebihi kapasitas dan padat kiranya sangat sulit untuk memenuhi standar universal tersebut. Namun yang pasti terjadi adalah sulitnya melaksanakan pembinaan yang memadai, terjadinya interaksi antar napi yang negatif, beban pembiayaan pemerintah yang semakin besar, dan meningkatnya residivisme karena lapas cenderung menjadi sekolah kejahatan. Apalagi, terlihat adanya kecenderungan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia menempatkan penjatuhan pidana penjara sebagai primadona sanksi. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa kondisi lapas saat ini cenderung kontraproduktif dalam bentuk meningkatnya stigmatisasi dan penyebaran kuantitas dan kualitas kejahatan. Namun kondisi tersebut, masih ideal diterapkan ketimbang membiarkan terjadinya kejahatan Siber yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

 

 

Related posts:

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLinkedInAmazon Wish ListBlogger PostLineShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *